TozSugianto

TozSugianto

TozSugianto

Memahami Konsep Merdeka Belajar dan Guru Penggerak

Memahami Konsep Merdeka Belajar dan Guru Penggerak || Istilah Merdeka Belajar dan Guru Penggerak mendadak viral setelah Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim untuk memperingati Hari Guru Nasional (HGN) dirilis ke publik pada Jumat tanggal 22 Nopember 2019). Setelah upacara bendera memperingati Hari Guru Nasional Tahun 2019, Mendikbud Nadiem memberikan penjelasan tentang konsep tersebut.

Esensi pidato tersebut ada dua sih poin yang terpenting. Yang satu, merdeka belajar, yang kedua adalah guru penggerak. Merdeka Belajar yang dimaksud adalah bahwa unit pendidikan yaitu sekolah, guru-guru dan muridnya punya kebebasan. Kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Sedangkan Guru Penggerak diartikan sebagai guru yang mengutamakan murid dari apa pun, bahkan dari kariernya, mengutamakan murid dan pembelajaran murid. Karena itu mengambil tindakan-tindakan tanpa disuruh, diperintah, untuk melakukan yang terbaik.

Selanjutnya, pemerintah bisa membantu memerdekakan guru penggerak untuk melakukan berbagai macam inovasi. Pertama, pemerintah harus menyadari apa sih perannya dan kita membantu untuk mereka bergerak. Kedua, dari sisi regulasi dan birokrasi kita harus bantu guru.

Demikian sajian informasi mengenai Memahami Konsep Merdeka Belajar dan Guru Penggerak yang dapat disajikan pada kesempatan ini. Semoga Bermanfaat !!!

KISI-KISI UN 2019/2020

KISI-KISI UN  2019/2020 || Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Salah satu persiapan menghadapi Ujian Nasional (UN) 2020 adalah mengetahui dan mempelajari Kisi-Kisi Ujian Nasional yang sudah dirilis oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk Ujian Nasional (UN) 2020.


Berikut Kisi-Kisi UN 2020  beserta Link untuk DOWNLOAD.
Baca Juga; Juklak/Juknis/POS UN 2020 - [klik di sini]

Demikian sajian informasi mengenai KISI-KISI UN  2019/2020 yang dapat disajikan pada kesempatan ini. Semoga Bermanfaat !!!

Prosedur Operasional Standar (POS) UN 2019/2020

Prosedur Operasional Standar (POS) UN  2019/2020 || Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Berikut disajikan Juklak/Juknis/POS UN Tahun Pelajaran 2019/2020.



Untuk mengikuti UN, Peserta  harus memenuhi persyaratan berikut:
  1. Peserta didik telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada suatu Jenjang Pendidikan di satuan pendidikan tertentu.
  2. Peserta didik memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada suatu Jenjang Pendidikan di satuan pendidikan tertentu mulai semester I tahun pertama sampai dengan semester pertama pada tahun terakhir.
  3. Peserta didik memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada Pendidikan Kesetaraan.
  4. Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan, dinas pendidikan sesuai kewenangannya dapat menetapkan persyaratan tambahan sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan pendidikan di daerah.
Ujian Nasional  secara terpusat diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan secara teknis dilaksanakan oleh Panitia UN Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Satuan Pendidikan di Dalam Negeri  dan di Luar Negeri.

Hitungan ketercapaian Nilai UN dilaporkan dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus),
dengan tingkat pencapaian kompetensi lulusan dalam kategori sebagai berikut:
  1. sangat baik, jika nilai UN lebih besar dari 85 (delapan puluh lima) dan lebih kecil dari atau sama dengan 100 (seratus);
  2. baik, jika nilai lebih besar dari 70 (tujuh puluh) dan lebih kecil dari atau sama dengan 85 (delapan puluh lima);
  3. cukup, jika nilai lebih besar dari 55 (lima puluh lima) dan lebih kecil dari atau sama dengan 70 (tujuh puluh); dan
  4. kurang, jika nilai lebih kecil dari atau sama dengan 55 (lima puluh lima).
Untuk mengetahui lebih lengkap Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020 silahkan Download Juklak/Juknis/POS UN 2020 – [klik di sini]

Baca Juga; Kisi- Kisi Ujian Nasional Tahun 2020 - [klik di sini]

Demikian sajian informasi mengenai Prosedur Operasional Standar (POS) UN  2019/2020 yang dapat disajikan pada kesempatan ini. Semoga Bermanfaat !!!

Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB 2020

Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 || Sebagai salah satu realisasi dari Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim telah merilis Permendikbud tentang PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021. Berikut disajikan point pokok yang terdapat pada Permendikbud tersebut:

Download Permendikbud 44 / 2019 tentang PPDB 2020 - [klik disini]

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:
  • berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
  • berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.
Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
  • 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
  • paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
  • Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:
  • berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
  • memiliki ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.
Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK:
  • berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
  • memiliki ijazah SMP/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP.
Download Permendikbud 44 / 2019 tentang PPDB 2020 - [klik disini]

Sedangkan untuk Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  • Zonasi; paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
  • Afirmasi; paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
  • Perpindahan tugas orang tua/wali; paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
  • Prestasi. Jika masih terdapat sisa kuota.
Demikian sajian informasi Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 yang dapat disajikan pada kesempatan ini. Semoga Bermanfaat !!!

Mengenal RPP 1 Lembar/Halaman dan Contohnya

Mengenal RPP 1 Lembar / Halaman dan Contohnya  || Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus pada arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.


Salah satu kebijakan pendidikan Merdeka belajar adalah menyederhanakan Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) supaya pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bagi guru tidak menjadi hal yang memberatkan sebelum melaksanakan pembelajaran. Secara lebih ringkas Mendikbud mengatakan bahwa RPP cukup 1 lembar saja. Berikut ringkasan kajian Mendikbud mengenai penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Contoh RPP 1 Lembar / Halaman.

Kondisi Saat Ini:

  1. Guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku.
  2. RPP memiliki terlalu banyak komponen dan guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci (satu dokumen RPP bisa mencapai lebih dari 20 halaman).
  3. Penulisan RPP menghabiskan banyak waktu guru yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri.
Arah Kebijakan Baru:

  1. Guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP.
  2. RPP terdiri dari 3 komponen inti (komponen lainnya bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri) yaitu: (1) Tujuan Pembelajaran, (2) Kegiatan Pembelajaran dan (3) Asesmen.
  3. RPP cukup 1 lembar / Halaman.
  4. Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri.
Berikut Contoh RPP 1 Lembar / Halaman

Demikian sajian informasi mengenai RPP 1 Lembar / Halaman dan Contohnya  yang dapat disajikan pada kesempatan ini. Semoga Bermanfaat !!!

Mengenal Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar

Mengenal Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar  || Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus pada arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berikut disajikan visual dari program pokok kebijakan Merdeka Belajar.



Kebijakan 1 : Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Kebijakan 2 : Ujian Nasional (UN)


Kebijakan 3 : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)


Kebijakan 4 : Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)


Mendikbud berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan “Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru,” pesan Mendikbud.

Demikian sajian informasi mengenai Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar  yang dapat disajikan pada kesempatan ini. Semoga Bermanfaat !!!
Back To Top
close