TozSugianto

TozSugianto

TozSugianto

SE MenPANRB 51/2020; Penetapan Jam Kerja ASN Bulan Ramadan 1441 H

SE MenPANRB 51/2020; Penetapan Jam Kerja ASN Bulan Ramadan 1441 H || Selama bulan Ramadan Tahun 1441 H atau Tahun 2020 M, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) melakukan penyesuaian jam kerja untuk ASN pada instansi pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten ataupun Kota yang secara teknis sehubungan pandemik COVID-19 bekerja di kantor maupun bekerja dari rumah. Ketentuan ini tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 51 Tahun 2020 Tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Bagi ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Ketentuan Jam Kerja selama Bulan Ramadan Tahun 2020 pada intinya adakah sebagai berikut

Bagi instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja, pada hari Senin hingga Kamis jam kerja selama Ramadan menjadi 08.00-15.00, dan untuk istirahat diberikan pada pukul 12.00-12.30, sementara untuk hari Jumat, jam kerja pada pukul 08.00-15.30, dengan istirahat pada pukul 11.30-12.30.

Sedangkan bagi instansi pemerintah yang menerapkan enam hari kerja, pada hari Senin sampai Kamis dan hari Sabtu jam kerja menjadi pukul 08.00-14.00, sementara pada hari Jumat pada jam kerja pukul 08.00-14.30 dengan jam istirahat satu jam dari pukul 11.30 hingga pukul 12.30.
Jumlah jam kerja efektif bagi instansi pemerinttah baik yang menerapkan pola 5 hari kerja maupun 6 hari kerja selama Bulan Ramadan minimal 32 jam per minggu.

Ketentuan lebih lanjut dari Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 51 Tahun 2020 ini diatur oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang baik pada Instansi Puisat, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten maupun Kota.

Demikian sajian informasi mengenai SE MenPANRB 51/2020; Penetapan Jam Kerja ASN Bulan Ramadan 1441 Hijriyah yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga Bermanfaat !!!

SE MenPANRB 46/2020; ASN Dilarang Mudik dan Cuti

SE MenPANRB 46/2020; ASN Dilarang Mudik dan Cuti || Kementerian dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mudik dan cuti selama masih ada pandemi virus Corona di Indonesia. Larangan tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Covid-19.  

Berikut adalah pokok-pokok terkait larangan mudik dan cuti yang tertuang dalam SE MenPANRB No. 46 Tahun 2020.
  1. ASN dan keluarganya tidak diperkenankan pergi ke luar daerah selama penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Apabila ASN perlu bepergian ke luar daerah dalam keadaan terpaksa atau genting, maka ASN tersebut harus mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang atas delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
  2. ASN juga tidak diperkenankan cuti selama berlakunya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Dalam SE tersebut ditegaskan, PPK di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar tidak memberikan izin cuti bagi ASN. Namun, PPK masih dapat memberikan cuti bagi ASN yang melahirkan, cuti sakit, atau cuti karena alasan penting.
  3. Cuti dengan alasan penting hanya diberikan jika keluarga inti dari ASN sakit keras atau meninggal dunia. Pemberian cuti tersebut dilakukan secara akuntabel sesuai dengan syarat yang diatur dalam PP No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
  4. Apabila ASN melanggar SE MenPANRB No. 46 Tahun 2020 melanggar maka dikatagorikan sebagai pelanggaran disiplin dan kepadanya diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
DOWNLOAD File; SE MenPANRB 46/2020 – [klik di sini]

Berikut gambaran Sanksi bagi ASN yang melanggar PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS:
  1. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala
  2. Penundaan Kenaikan Pangkat
  3. Penurunan Pangkat 1 Tingkat Selama 1 Tahun
  4. Penurunan Pangkat 1 Tingkat Selama 3 Tahun
  5. Penuurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah
  6. Pembebasan dari Jabatan
Demikian sajian informasi mengenai SE MenPANRB 46/2020; ASN Dilarang Mudik dan Cuti yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga Bermanfaat !!!

Permendikbud 19/2020; Perubahan Juknis BOS Reguler

Permendikbud 19/2020; Perubahan Juknis BOS Reguler || Menyusul keluarnya Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Corona Virus Disease (Covid-19), Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penyesuaian kebijakan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dengan mengeluarkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Berikut  adalah isi pokok Peremendikbud Nomor 19 Tahun 2020.

Download Permendikbud `No. 19 Tahun 2020 - [klik di sini]

Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Ayat (1); Selama masa penetapan status Kedaruratan KesehatanMasyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat,sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler denganketentuan sebagai berikut:
  1. pembiayaan langganan daya dan jasa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g dapatdigunakan untuk pembelian pulsa, paket data,dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagipendidik dan/atau peserta didik dalam rangkapelaksanaan pembelajaran dari rumah; dan
  2. pembiayaan administrasi kegiatan sekolahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf edapat digunakan untuk pembelian cairan atausabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya.
Ayat (2); Ketentuan pembayaran honor paling banyak 50% (limapuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(3)tidak berlaku selama masa penetapan statusKedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.

Ayat 3)Pembiayaan pembayaran honor sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diberikan kepada guru yang berstatusbukan aparatur sipil negara dan harus memenuhipersyaratan sebagai berikut:
  1. tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019;
  2. belum mendapatkan tunjangan profesi; dan
  3. memenuhi beban mengajar termasuk mengajar darirumah dalam masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
Ayat (4); Ketentuan penggunaan dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mulai berlaku sejakbulan April tahun 2020 sampai dengan dicabutnyapenetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-l9 oleh Pemerintah Pusat.

Download Permendikbud `No. 19 Tahun 2020 - [klik di sini]

Demikian sajian informasi mengenai Permendikbud 19/2020; Perubahan Juknis BOS Reguler yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga Bermanfaat !!!

Informasi Portal Guru Berbagi Kemdikbud

Informasi Portal Guru Berbagi Kemdikbud || Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan Program Guru Berbagi dala bentuk Portal Dalam Jaringan atau Wbsite dengan alamat https://guruberbagi.kemdikbud.go.id/ untuk membantu guru melaksanakan pembelajaran dalam jaringan (daring) atau on line dan jarak jauh (belajar di rumah) pada masa darurat merebaknya wabah Coronavirus Disease (Covid-19).

Berbagi adalah bentuk gotong royong para pendidik, penggerak pendidikan, relawan pendidikan, maupun aktivis pendidikan untuk mendukung pembelajaran bagi siswa di seluruh Indonesia. Dengan bahu membahu, kita bisa saling memberikan semangat positif. Bersama-sama kita bisa manfaaatkan waktu belajar secara produktif dan kreatif.

Portal Guru Berbagi bersifat terbuka untuk umum. Guru dari semua jenjang dapat mendaftarkan pada portal Guru Berbagi menggunakan akun Sistem Informasi manajemen Pengembangan Keprofesian dan Berkelanjutan (SIMPKB). Organisasi dan relawan penggerak juga dapat berkontribusi menggunakan akun Organisasi Penggerak dan Relawan Penggerak.

Melalui portal https://guruberbagi.kemdikbud.go.id/ guru dan penggerak pendidikan dapat saling berbagi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan inspirasi praktik baik pendidikan, khususnya pendidikan jarak jauh saat dianjurkan untuk belajar dan mengajar dari rumah. Portal ini juga bisa menjadi ruang bagi guru untuk saling berbagi semangat positif dan strategi pembelajaran yang kreatif, sehingga guru tetap dapat melakukan proses pembelajaran yang berkualitas dan menyenangkan. Portal Guru Berbagi juga dapat mendorong ide kreatif dalam proses pembelajaran oleh guru selama kebijakan belajar dari rumah berlangsung.

Terdapat tiga hal dapat dibagikan melalui PortalGuru Berbagi, yaitu:
1. Berbagi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran;
2. Berbagi Bacaan;
3. Berbagi Aksi.

Dalam portal tersebut tersedia pula berbagai panduan, bacaan, dan tips sebagai referensi pembelajaran daring untuk siswa dan kegiatan belajar mengajar. Portal ini bersifat dua arah, guru dapat berbagi ide dari praktik baik yang dibagikan guru lainnya. Dengan berbagi, guru menciptakan ruang interaksi, kolaborasi dan kreatif bersama seluruh pengajar di manapun berada.

Selamat Bergabung !!! langsung [KLIK di SINI]

Demikian sajian informasi mengenai Informasi Portal Guru Berbagi Kemdikbud yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga Bermanfaat !!!

Pengertian dan Tujuan DIKLATPIM

Pengertian dan Tujuan DIKLATPIM || Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan atau Diklatpim adalah diklat yang dilakukan guna memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap serta perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur, yang bertujuan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu.

Diklat Kepemimpinan meerupakan proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Demikian menurut Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 5.

Secara Umum Diklat Kepemimpinan bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu.

Diklat Kepemimpinan ini dilaksanakan guna mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dari aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Diklat Kepemimpinan ini terdiri dari empat jenjang.

Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV
Tujuan penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV adalah membentuk kompetensi kepemimpinan operasional pada pejabat struktural eselon IV yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing. Kompetensi yang dibangun pada Diklatpim Tingkat IV adalah kompetensi kepemimpinan operasional yaitu kemampuan membuat perencanaan kegiatan instansi dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan tersebut, yang diindikasikan dengan kemampuan :
  1. Membangun karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi etika publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas dan bertanggungjawab dalam memimpin unit instansinya;
  2. Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan instansi;
  3. Melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola tugas-tugas organisasi ke arah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan instansi;
  4. Melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien;
  5. Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal organisasi dalam implementasi kegiatan unit instansinya.
Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III
Tujuan Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III adalah mengembangkan kompetensi kepemimpinan taktikal pada pejabat struktural eselon III yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing. Kompetensi yang dibangun pada Diklatpim Tingkat III adalah kompetensi kepemimpinan taktikal yaitu kemampuan menjabarkan visi dan misi instansi ke dalam program instansi dan memimpin keberhasilan pelaksanaan program tersebut, yang diindikasikan dengan kemampuan :
  1. mengembangkan karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan menunjung tinggi etika publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas dan bertanggungjawab dalam memimpin unit instansinya;
  2. menjabarkan visi dan misi instansinya ke dalam program-program instansi;
  3. melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola program-program instansi ke arah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program;
  4. melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan program-program instansi yang lebih efektif dan efisien;
  5. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal organisasi dalam implementasi program unit instansinya.
Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II
Tujuan Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat II adalah meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural eselon II yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing. Kompetensi yang dibangun pada Diklatpim Tingkat II adalah kompetensi kepemimpinan strategis yaitu kemampuan menetapkan strategi kebijakan instansinya dan memimpin keberhasilan implementasi strategi kebijakan tersebut, yang diindikasikan dengan kemampuan:
  1. mengembangkan karakter dan sikap perilaku integritas, berwawasan kebangsaan, menjunjung tinggi standar etika publik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, kemampuan untuk taat pada nilai-nilai, norma, moralitas dan bertanggung jawab dalam memimpin unit instansinya;
  2. merumuskan strategi kebijakan yang efektif untuk mewujudkan visi organisasinya;
  3. melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola tugas-tugas organisasi kearah efektifitas dan efisiensi penerapan strategi kebijakan unit instansinya;
  4. melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan strategi kebijakan yeng lebih efektif dan efisien;
  5. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal organisasi dalam implementasi strategi kebijakan unit instansinya.
Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I
Tujuan Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat I adalah mengembangkan kompetensi kepemimpinan taktikal pada pejabat struktural eselon I yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing. Kompetensi yang dibangun pada Diklatpim Tingkat I adalah kompetensi kepemimpinan taktikal yaitu kemampuan menjabarkan visi dan misi instansi ke dalam program instansi dan memimpin keberhasilan pelaksanaan program tersebut, yang diindikasikan dengan kemampuan :
  1. mengembangkan karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan menunjung tinggi etika publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas dan bertanggungjawab dalam memimpin unit instansinya;
  2. menjabarkan visi dan misi instansinya ke dalam program-program instansi;
  3. melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola program-program instansi ke arah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program;
  4. melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan program-program instansi yang lebih efektif dan efisien;
  5. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal organisasi dalam implementasi program unit instansinya.
Demikian sajian informasi mengenai Pengertian dan Tujuan DIKLATPIM yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga Bermanfaat !!!

Cara Mengakses TVRI Belajar dari Rumah Melalui Internet

Cara Mengakses TVRI Belajar dari Rumah Melalui Internet || Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bekerja sama dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI) Nasional menghadirkan Program Belajar dari Rumah. Program ini dibuat khusus bagi para siswa yang tidak memiliki fasilitas untuk belajar dalam jaringan (daring) namun harus belajar dari rumah sesuai SE Mendikbud No. 4 Tahun 2020 akibat meluasnya wabah Covid-19.

Sebelumnya Kemendikbud banyak mengandalkan pembelajaran daring untuk menggantikan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah. Namun, tidak semua siswa punya layanan internet untuk mengakses program belajar mengajar jarak jauh tersebut.

Dalam pelaksanaannya, terkadang di daerah atau dalam kondisi tertentu, masyarakat tidak bisa mengakses Channel TVRI pada pesawat televisinya dengan berbagai kendala teknis. Sementara itu, tidak semua warga juga masih mengandalkan layanan televisi analog untuk kebutuhan hiburan di rumah mereka. Berikut sejumlah cara untuk menyaksikan belajar jarak jauh yang ditayangkan TVRI melalui jaringan internet.

Berikut Cara Mengakses TVRI Belajar dari Rumah Melalui Internet yang bisa dipilih:
  1. Situs web TVRI: pengguna cukup mengklik tautan https://tvri.go.id/live
  2. Situs Web Mobilephone TVRI: untuk mengakses tayangan TVRI lewat peramaban di ponsel klik tautan https://m.tvri.co.id/live/
  3. Aplikasi TVRI: pengguna bisa menyaksikan lewat aplikasi dengan mengunduh di Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS ketik cari TVRI KLIK lalu INSTALL.
  4. Melalui VIDIO.com: Pengguna bisa menyaksikan langsung lewat peramban di ponsel atau desktop lewat tautan berikut https://www.vidio.com/live/6441-tvri-tv-stream atau bisa juga lewat aplikasi dengan mengunduh di Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS lantas pilih LIVE dan pilih TVRI.
  5. USeeTV: layanan streaming dari Telkom ini menyediakan tayangan live TVRI lewat tautan https://www.useetv.com/livetv/tvri atau bisa juga lewat aplikasi dengan mengunduh di Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS ketik cari USEETV lalu INSTALL.
Demikian sajian informasi mengenai Cara Mengakses TVRI Belajar dari Rumah Melalui Internet yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga Bermanfaat !!!
Back To Top
close