TozSugianto

TozSugianto

TozSugianto

Inilah Syarat Kelulusan SD SMP SMA/SMK Tahun 2020

Inilah Syarat Kelulusan SD SMP SMA/SMK Tahun 2020 || Sebagaimana telah diketahui bahwa Presiden Joko Widodo melalu rapat kabinet  terbatas di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2020 akhirnya Pemerintah memutuskan Ujian Nasional tahun pelajaran 2019/2020  untuk jenjang SD, SMP hingga SMA dan SMK ditiadakan.

Pada kesempatan tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyampaikan bahwa Tidak ada yang lebih penting daripada keamanan dan kesehatan siswa dan keluarganya. Lebih jauh Mendikbud juga menyampaikan dengan dibatalkannya UN maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan ataupun syarat seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Melalui Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19), Nadiem Anwar Makarim menjelaskan syarat kelulusan siswa tahun pelajaran 2019/2020 dengan keterangan berikut bahwa Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan:  

Syarat kelulusan SD
  1. Kelulusan Sekolah Dasar (SD)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal).
  2. Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
Syarat kelulusan SMP dan SMA
  1. Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) /sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. 
  2. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. 
Syarat kelulusan SMK
  1. Kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir.
  2. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
Demikian sajian informasi mengenai Syarat Kelulusan SD SMP SMA/SMK Tahun 2020 yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga Bermanfaat !!!

SE Menpan 19/2020; ASN Kerja Di Rumah Untuk Cegah Korona

SE Menpan 19/2020; ASN Kerja Di Rumah Untuk Cegah Korona || Terkait pengumuman pemerintah bahwa Covid-19 sebagai bencana nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyampaikan kebijakan nasional tentang penyesuaian sistem kerja ASN selama merebaknya kasus Covid-19 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No.19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (Work from Home/WFH) bagi ASN sebagai upaya pencegahan dan meminimalisasi penyebaran Covid-19. Sedang tujuan dari SE tersebut adalah:
  1. Mencegah dan meminimalisasi penyebaran, serta mengurangi risiko Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
  2. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi pemerintah dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja masing-masing unit organisasi pada instansi pemerintah.
  3. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik di instansi pemerintah dapat tetap berjalan efektif.
Penyesuaian sistem kerja tersebut secara gais besar adalah sebagai berikut:

  1. ASN di instansi pemerintah dapat bekerja di rumah/tempat tinggal (WFH), namun PPK memastikan minimal terdapat 2 (dua) level pejabat struktural tertinggi tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
  2. PPK Kementerian/Lembaga/Daerah agar mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif dalam mengatur pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat bekerja dari rumah/tempat tinggal (WFH) melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan: jenis pekerjaan, peta sebaran Covid-19 resmi dari pemerintah, domisili pegawai, kondisi kesehatan pegawai, kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit Covid-19), riwayat perjalanan luar negeri pegawai dalam 14 hari terakhir, riwayat interaksi pegawai dengan penderita Covid-19 dalam 14 hari terakhir, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.
  3. ASN yang bekerja di rumah (WFH) harus berada di rumah/tempat tinggal masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak (terkait ketersediaan pangan, kesehatan, keselamatan diri dan keluarga serta harus melaporkannya kepada atasan langsung).
  4. ASN yang bekerja di rumah (WFH) dapat mengikuti rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri melalui sarana teleconference/video conference.
  5. ASN yang bekerja di rumah (WFH) tetap diberikan tunjangan kinerja oleh Pemerintah.
  6. Pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah berlaku sampai dengan 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut.
  7. Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja tersebut di atas, pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaannya dan melaporkannya kepada Menteri PANRB.
Untuk Info Lengkap, DOWNLOAD; SE Menpan No. 19 Tahun 2020 - [klik di sini]

Demikian sajian informasi mengenai SE Menpan 19/2020; ASN Kerja Di Rumah yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga Bermanfaat !!!

Memahami Organisasi Penggerak dan Relawan Penggerak

Memahami Organisasi Penggerak dan Relawan Penggerak || Pelaksanaan Program Organisasi Penggerak pada tahap awal mencakup sekolah pada satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP yang berpartisipasi dalam proyek rintisan. Program berlangsung di kabupaten/kota yang sudah diidentifikasi oleh Organisasi Penggerak dalam koordinasi Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Fase pertama program akan dilaksanakan dari tahun 2020 sampai dengan 2022.

Aktivitas yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mendukung Program Organisasi Penggerak meliputi:
  1. Melakukan identifikasi, evaluasi, dan seleksi calon Organisasi Penggerak berbasis proposal dengan melampirkan bukti dampak pelaksanaan program di waktu lampau.
  2. Memberikan dukungan pelaksanaan program selama periode implementasi.
  3. Melakukan monitoring dan evaluasi melalui mengumpulan data pelaksanaan program dalam tiga periode yaitu tahap pertama (baseline), tahap paruh pelaksanaan (midline), dan tahap akhir (endline).
  4. Melakukan observasi proses pembelajaran selama implementasi program dengan memberdayakan SDM terdekat.
  5. Melakukan pengawasan dan pendampingan penggunaan dana bantuan pemerintah.
Selain Program Organisasi Penggerak, juga tersedia kesempatan bagi individu-individu yang ingin menjadi relawan di Komunitas Penggerak. Relawan ini merupakan individu-individu terampil dan kompeten yang peduli terhadap dunia pendidikan. Dengan mendaftar di Komunitas Penggerak sebagai relawan, Kemendikbud atau Organisasi yang berpartisipasi dalam Program Organisasi Penggerak dapat menghubungi Anda untuk meminta dukungan dalam mengimplementasikan program mereka

Dengan mendaftar di Komunitas Penggerak sebagai relawan, Kementerian dan organisasi yang berpartisipasi dalam Program Organisasi Penggerak akan dapat menghubungi Anda untuk meminta dukungan Anda dalam mengimplementasikan program mereka. Relawan Penggerak dapat mengambil peran melalui kolaborasi dengan Organisasi Penggerak dalam sebuah proyek rintisan peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah di berbagai daerah di Indonesia.

Demikian sajian informasi Memahami Organisasi Penggerak dan Relawan Penggerak yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga Bermanfaat !!!

Memahami Program Sekolah Penggerak dan Komunitas Penggerak

Memahami Program Sekolah Penggerak dan Komunitas Penggerak || Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa di seluruh Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, dalam beberapa tahun ke depan Kemendikbud akan mendorong hadirnya ribuan Sekolah Penggerak yang mampu mendemonstrasikan kepemimpinan pembelajaran (instructional leadership) terutama dari kepala sekolah beserta guru di dalamnya. Sekolah-sekolah ini akan menjadi penggerak untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.

Bersama dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, komunitas merupakan bagian penting dari tercapainya pendidikan yang unggul. Komunitas di Indonesia biasanya terdiri dari orang tua, tokoh masyarakat dan adat, organisasi, cendekiawan, relawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk mewujudkan pendidikan terbaik bagi seluruh siswa Indonesia, semua pemangku kepentingan bersama-sama Kemendikbud perlu berkomitmen untuk bergotong royong menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran. Inovasi-inovasi ini haruslah relevan dan berdampak baik untuk mencapai tujuan utama kita semua, yaitu peningkatan kualitas belajar sebanyak-banyaknya siswa Indonesia.

Komunitas Penggerak merupakan wujud komitmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan pendidikan terbaik bagi seluruh siswa Indonesia.

Komunitas Penggerak berisikan Organisasi Penggerak dan Relawan Penggerak yang peduli terhadap pendidikan di Indonesia. Kemendikbud mengajak semua organisasi dan relawan untuk bergotong royong menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran, Anda dapat bergabung melalui website ini baik sebagai Organisasi Penggerak maupun Relawan Penggerak.

Melalui Organisasi Penggerak, Kemendikbud menyediakan Program Organisasi Penggerak. Program Organisasi Penggerak adalah program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan organisasi secara masif melalui dukungan pemerintah untuk peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model pelatihan yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Program Organisasi Penggerak melibatkan sejumlah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, terutama organisasi-organisasi yang sudah memiliki rekam jejak yang baik dalam implementasi program pelatihan guru dan kepala sekolah, dengan tujuan meningkatnya kemampuan profesional para pendidik dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Organisasi Penggerak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara mandiri atau dengan dukungan pemerintah dalam implementasi proyek rintisan.

Demikian sajian informasi mengenai Program Sekolah Penggerak dan Komunitas Penggerak yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga Bermanfaat !!!

Petunjuk Penyelenggaraan Manajemen Resiko Dalam Gerakan Pramuka

Petunjuk Penyelenggaraan Manajemen Resiko Dalam Gerakan Pramuka || Di dalam pelaksanaan kegiatan Kepramukaan yang banyak dilakukan di luar ruang terkadang  dihadapkan kepada sejumlah resiko yang menjadi tanggungjawab seluruh anggota Gerakan Pramuka. Resiko yang timbul dari pelaksanaan kegiatan Pramuka tersebut perlu dikelola menurut prinsip-prinsip manajemen dalam suatu Pedoman Kebijakan Manajemen Resiko. Resiko adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam sebagian aspek kehidupan sehari-hari. Kita semua secara terus-menerus melakukan pengelolaan resiko, kadang-kadang disadari, dan kadang-kadang tanpa disadari, tetapi tidak selalu dengan cara yang sistematis. Kesadaran terhadap resiko selalu menjadi fokus Gerakan Pramuka di dalam pelaksanaan program untuk kaum muda, dalam lingkungan yang menyediakan sumber-sumber pembelajaran dari pengalaman serta praktek.

Manajemen Resiko merupakan sebuah proses baku yang terdiri atas langkah-langkah, yang ketika dilakukan dalam urutan-urutan tertentu, memungkinkan perbaikan yang berkesinambungan dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengambilan keputusan, kebijakan manajemen resiko akan dianalisa paling tidak satu kali dalam setahun. Kebijakan Manajemen Resiko dalam Gerakan Pramuka untuk melengkapi proses yang telah ada, serta untuk memastikan bahwa resiko yang terkait dengan aktivitas yang dilakukan dapat disadari dan dikelola dengan baik.

Sehubungan dengan hal itu, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka telah menerbitkan Keputusan Nomor 227 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Kebijakan Manajemen Resiko Dalam Gerakan Pramuka

Sasaran pelaksanaan Manajemen Resiko dalam Gerakan Pramuka adalah sebagai berikut.

  1. Memberikan rasa aman bagi para pelaksana maupun peserta kegiatan.
  2. Memberikan jaminan kepada para peserta kegiatan.
  3. Memberikan informasi dan dukungan pengaturan keamanan maupun keselamatan dalam upaya menanggulangi resiko pada pelaksanaan kegiatan kepramukaan.
  4. Mengurangi hingga menghapuskan resiko terhadap nyawa, cedera, material, maupun finansial, sehingga citra Gerakan Pramuka tetap dapat terpelihara.
Penyelenggaraan manajemen resiko dalam Gerakan Pramuka bertujuan untuk menanggulangi berbagai akibat negatif baik secara moril maupun materiil dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Gerakan Pramuka, baik dalam skala kecil (kegiatan gugus depan) maupun skala besar (kegiatan cabang, daerah, maupuan nasional).

DOWNLOAD; 
Jukran Kebijakan Manajemen Resiko dalam Gerakan Pramuka - [di sini]

Demikian sajian informasi mengenai Petunjuk Penyelenggaraan Manajemen Resiko Dalam Gerakan Pramuka yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga Bermanfaat !!!

Mengenal Seragam Resmi Anggota Gerakan Pramuka

Mengenal Seragam Resmi Anggota Gerakan Pramuka || Gerakan Pramuka melakukan perubahan pakaian seragam pramuka yang diatur dalam Surat Keputusan Kwartir Nasional Nomor 174 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Anggota Gerakan Pramuka yang menggantikan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 226 Tahun 2007. Dalam Petunjuk Penyelenggaraan tersebut terdapat perubahan Pakaian Seragam Anggota Gerakan Pramuka dari seragam yang lama ke seragam yang baru. 

Ada beberapa perubahan atau perbedaan yang mencolok antara seragam yang baru dengan seragam yang lama, antara lain :
  1. Pada pakaian seragam tingkat Pramuka Siaga putera maupun puteri, adanya penambahan berupa list berwarna coklat tua pada bagian lengan dan saku.
  2. Untuk anggota pramuka tingkat Penggalang puteri, pada baju  seragam sama dengan baju seragam untuk anggota putera yang dimana memamakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dan tidak terdapat lipatan melintang di atas dada. Sebelumnya baju seragam puteri tidak terdapat saku di dada dan terdapat lipatan di atas dada, atau baju seragam antara putera dan puteri mengenakan model pakaian yang berbeda 
  3. Untuk anggota puteri semua tingkatan menggunakan setangan leher seperti setangan leher Putera dan menggunakan ring, yang dimana sebelumnya anggota puteri mengenakan Pita Leher.
  4. Tutup kepala anggota puteri untuk tingkat Penggalang, Penegak, dan Pandega dengan tutup kepala berbahan laken/beludru. Sebelumnya menggunakan tutup kepala yang terbuat dari anyaman
  5. Untuk anggota putera tingkat Penggalang, Penegak, dan Pandega, adanya Penambahan saku timbul di kanan kiri celana dan saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri yang jumlah sakunya sebanyak enam saku. Sebelumnya anggota putera mengenakan celana dengan  empat saku berupa dua saku dalam di samping kanan dan kiri serta dua saku lagi di belakang kanan kiri.
Berikut ini gambar pakaian Seragam Anggota Gerakan Pramuka sesuai salinan Surat Keputusan Kwartir Nasional Nomor 174 Tahun 2012.

MODEL SERAGAM PRAMUKA PUTRI
















MODEL SERAGAM PRAMUKA PUTRA













Demikian sajian informasi Mengenal Seragam Resmi Anggota Gerakan Pramuka yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga Bermanfaat !!!
Back To Top
close