Memahami Hastag #INAelectionObserverSOS

Memahami Hastag #INAelectionObserverSOS || Akun medsos saya tiba-tiba marak  hastag atau tanda pagar (tagar) #INAelectionObserverSOS dari postingan teman-teman. Ketidaktahuan akan makna hastag tersebut membuat saya penasaran dan lalu mencari referensi terkait hastag #INAelectionObserverSOS karena agak sedikit gengsi kalau bertanya langsung ke teman. Berikut hasil penelusuran dari beberapa referensi.

Hashtag #INAelectionObserverSOS memiliki arti jika pemilu Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat atas lembaga penyelenggara pemilu yang independen. Hal tersebut diakibatkan adanya dugaan kuat bahwa penyelenggara dan pengawas pemilu disinyalir ditunggangi oleh oknum pemerintah sehingga kurangnya kepercayaan masyarakat kepad lembaga  pemerintah. Masyarakat Indonesia sudah tidak percaya dengan penyelenggara pemilu (KPU) dan Bawaslu serta aparat negara terutama POLRI yang dinilai sudah tidak netral. Atas dasar itu, rakyat Indonesia meminta pengawas/pemantau PEMILU Internasiona dengan tujuan agar pemilu di Indonesia berjalan dengan Aman, Jujur dan Adil.

Pengertian masing-masing kata yang digabung dalam tagar atau hastag #INAelectionObserverSOS adalah sebagai berikut:
  • INA: adalah kode singkatan untuk Indonesia yang digunakan oleh IOC (International Olympic Committee) atau Komite Olimpiade Internasional.
  • election: jika diartiken mengandung makna pemilihan atau pemilu (pemilihan umum).
  • Observer: mengandung arti pengamat atau pemerhati, pengamat/pemerhati disini mungkin ditujukan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah aparat kepolisian.
  • SOS: sedangkan kata SOS adalah sebuah kode morse internasional yang berarti tanda bahaya.

Dalam bahasa lain dapat disimpulkan bahwa tagar atau hastag #INAelectionObserverSOS adalah suatu bentuk tindakan ketidakpuasan dan bahkan ketidakpercayaan terhadap netralitas pihak penyelenggara maupun pengawas Pemilu di Indonesia.

Harapannya, berbagai pihak yang berkompeten dan peduli dari seluruh penjuru dunia ikut terlibat menjadi pemantau penyelenggaraan Pemilu di indonesia dan dapat memastikan semuanya dapat berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Demikian sajian informasi mengenai Hastag #INAelectionObserverSOS yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga Bermantaat !!! ...

Memahami 5 Warna Kertas Suara Pemilu 2019

Memahami 5 Warna Kertas Surat Suara Pemilu 2019 || Pesta Demokrasi atau Pemilihan Umum (Pemilu) akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Pemilu tahun 2019 ini sangat berbeda dengan Pemilu yang pernah diselenggarakan di Indonesia sebelumnya. Perbedaan tersebut karena Pemilu tahun 2019 merupakan Pemilu Gabungan antara Pemilihan Anggota Legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan sekaligus secara bersamaan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka jumlah Kertas Surat Suara yang harus dicoblos oleh Warga Negara Indonesia yang sudah terdaftar sebagai Pemilih sebanyak 5 lembar dengan warna yang berbeda. Khusus di Provinsi DKI Jakarta, Kertas Surat Suara hanya berjumlah 4 lembar karena tidak ada DPRD Kabupaten/Kota. Pemilihan warna ini dimaksudkan untuk mempermudah Pemilih dalam melaksanakan Pencoblosan Kertas Surat Suara dan memasukkannya pada Kotak Suara. Pemilihan warna ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Republik Indonesia, tentang desain kertas surat suara dan desain alat bantu coblos (template) bagi pemilih tunanetra pada Pemilu Tahun 2019. Berikut adalah penjelasan tentang 5 warna Kertas Surat Suara Pemilu 2019:

Pertama, warna  Abu-Abu untuk Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berisi Foto dan Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Surat Suara ini berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri atas dua bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

Kedua, warna Kuning adalah surat suara Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(DPR RI), sesuai dengan jumlah Daerah Pemilihan Anggota DPR.
Surat suara ini meiliki ukuran 51 x 82 cm, jenis kertasnya HVS 80 gram, berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri atas dua bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam dan tidak terdapat foto dari calon anggota DPR RI, hanya urutan nama calon saja.

Ketiga, warna Merah adalah surat suara Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) terdapat Sembilan kategori ukuran. Surat suara Pemilu Anggota DPD berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal/horizontal terdiri dari dua bagian yang disebut bagian luar dan bagian dalam dan terdapat foto dari setiap calon anggota DPD RI.

Keempat,  warna Biru merupakan surat suara Pemilu untuk untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) sesuai dengan jumlah Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi. Surat suara ini berukuran 51 x 82 cm, jenis kertasnya hvs 80 gram, berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal terdiri dari dua bagian yang disebut bagian luar dan bagian dalam dan tidak terdapat photo dari calon anggota DPRD Provinsi, hanya nomor urut dan nama saja.

Kelima, warna Hijau adalah surat suara Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) sesuai dengan jumlah Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Surat suara ini berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal terdiri dari 2 dua bagian yang disebut bagian luar dan bagian dalam dan tidak terdapat foto dari calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, hanya nomor urut dan nama saja.

Demikian sajian informasi mengenai Memahami 5 Warna Kertas Surat Suara Pemilu 2019 yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga sajian berikut bermanfaat !!! ...

Pihak yang Dilarang Berkampanye pada Pileg dan Pilpres

Pihak yang Dilarang Berkampanye pada Pileg dan Pilpres || Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU, ada beberapa istilah berbeda yang digunakan, namun yang banyak dikenal adalah pelaksana kampanye dan tim kampanye, perbedaannya hanya pada perseorangan dan tim.
  1. Pelaksana kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye.
  2. Tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. Istilah lain yaitu juru kampanye tidak ada dalam peraturan KPU, namun diidentikkan dengan petugas yang langsung terjun di lapangan, dibanding tim kampanye.
Berikut pihak-pihak yang dilarang berkampanye pada Pileg dan Pilpres menurut Peraturan KPU Pasal 68 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye, dilarang melibatkan:
  1. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung (MA), dan hakim pada semua badan peradilan di bawah MA, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK);
  2. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
  3. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
  4. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  5. pejabat negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
  6. Aparatur Sipil Negara (ASN atau PNS);
  7. anggota TNI dan Polri;
  8. kepala desa;
  9. perangkat desa;
  10. anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
  11. Warga wegara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
Pelanggaran terhadap larangan berkampanye bagi pihak-pihak di atas kecuali poin nomor 11 merupakan tindak pidana Pemilu.

Demikian sajian informasi mengenai Pihak yang Dilarang Berkampanye pada Pileg dan Pilpres yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Silahkan baca juga tulisan terkait lainnya pada link / tautan di bawah ini ...

Aturan Bagi PNS/ASN dalam Pilpres dan Pileg

Aturan Bagi PNS/ASN dalam Pilpres dan Pileg || Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden, Wakil Presiden dan Anggota Legislatif pada April 2019, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), mengimbau Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia untuk menjaga netralitas dan tetap berkomitmen menempatkan peran dan fungsinya secara proporsional, serta turut berkontribusi positif dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Berikut Aturan Bagi PNS/ASN dalam Pilpres dan Pileg berdasarkan Siaran Pers BKN Nomor: 053/RILIS/BKN/II/2019.
  1. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dinyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN antara lain berdasarkan pada asas netralitas. Yang dimaksud dengan "asas netralitas" adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
  2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden dengan cara: a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden; b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang/uang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
  3. Bahwa pemberian dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 2, meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung termasuk dengan menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, BBM, Line, SMS, lnstagram, Blog, dan sejenisnya.
  4. Sehubungan dengan hal tersebut, diperintahkan kepada seluruh PNS agar mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3.
  5. Kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas agar mengawasi bawahannya dalam rangka menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
  6. PNS yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud ada angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas dijatuhi hukuman disiplin.
Demikian sajian informasi mengenai Aturan Bagi PNS/ASN dalamPilpres dan Pileg yag dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga sajian berikut ini bermanfaat dan silahkan baca juga tulisan terkait pada link/tautan di bawah ini ...

Inilah 17 Poin Pakta Integritas Hasil Ijtima Ulama II

Inilah 17 Poin Pakta Integritas Hasil Ijtima Ulama II || Menjelang diselenggarakan Pemilihan Presiden Repubik Indonesia, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUIdan beberapa Tokoh Nasional melakukan Ijtima Ulama jilid II di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta pada hari Minggu tanggal 16 September 2018. Hasilnya dibubuhkan dalam Surat Keputusan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional II nomor 02/IJTIMA/GNPF-ULAMA/MUHARRAM/1440 H tentang Pakta Integritas Calon Presiden dan Wakil Presiden. Pakta Integritas Hasil Ijtima Ulama II dan Tokoh Nasiona tersebut melahirkan 17 poin, adapun 17 poin tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Sanggup melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secata mumi dan konsekuen
  2. Siap menjaga dan menjunjung nilai-nilai religius dan etika yang hidup di tengah masyarakat Siap menjaga moralitas dan mentalitas masyarakat dari rongrongan gaya hidup serta paham-paham merusak yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma yang berlaku lainnya ditengah masyarakat Indonesia
  3. Berpihak pada kepentingan rakyat dalam setiap proses pengambilan kebijakan dengan memperhatikan prinsip representasi. proporsionalitas. keadilan, dan kebersamaan
  4. Memperhatikan kebutuhan dan kepentingan umat beragama, baik umat Islam. maupun umat agama-agama lain yang diakui Pemerintah Indonesia untuk menjaga persatuan nasional
  5. Sanggup menjaga dan mengelola Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan umat Islam), secara adil untuk menciptakan ketenteraman dan perdamaian di tengah kehidupan masyarakat Indonesia
  6. Menjaga kekayaan alam nasional untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia 
  7. Menjaga keutuhan wilayah NKRI dari ancaman separatisme dan imperialisme
  8. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina di berbagai panggung diplomatik dunia sesuai dengan semangat dan amanat Pembukaan UUD 1945
  9. Siap menjaga amanat TAP MPRS No. 25/1966 untuk menjaga NKRI dari ancaman komunisme serta paham-paham yang bisa melemahkan bangsa dan negara lainnya
  10. Siap menjaga agama-agama yang diakui Pemerintah Indonesia dari tindakan penodaan, penghinaan. penistaan serta tindakan tindakan lain yang bisa memancing munculnya ketersinggungan atau terjadinya konflik melalui tindakan penegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
  11. Siap melanjutkan perjuangan reformasi untuk menegakan hukum secara adil tanpa pandang bulu kepada segenap warga negara
  12. Siap menjamin hak berserikat berkumpul dan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan
  13. Siap Menjamin kehidupan yang layak bagi setiap warga negara untuk dapat mewujudkan kedaulatan pangan, ketersediaan sandang dan papan
  14. Siap menyediakan anggaran yang memprioritaskan pendidikan umum dan pendidikan agama secara proporsional
  15. Menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan kesehatan rakyat dan menjaga kelayakan pelayanan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta
  16. Siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada jabatan Presiden untuk melakukan proses rehabilitasi, menjamin kepulangan. serta memulihkan hak-hak Habib Rizieq Shihab sebagai warga negara Indonesia, serta memberikan keadilan kepada para ulama, aktivis 411. 212 dan 313 yang pernah/sedang mengalami proses kriminalisasi melalui tuduhan tindakan maka yang pernah disangkakam Penegakan keadilan juga perlu dilakukan terhadap tokoh-tokoh iain yang mengalami penzaliman
  17. Menghormati posisi ulama dan bersedia untuk mempertimbangkan pendapat para ulama dan pemuka agama lainnya dalam memecahkan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara
Pakta Integritas Hasil Ijtima Ulama II tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo - Sandiaga Uno. Dengan demikian, Ulama serta Tokoh Nasional yang melakukan Ijtima berkomitmen mendukung pasangan Capres-Cawapres tersebut serta  pasangan Capres-Cawapres tersebut juga terikat Pakta Integritas jika terpilih.

Demikian sajian informasi mengenai 17 Poin Pakta Integritas Hasil Ijtima Ulama II yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga sajian berikut bermanfaat ...
Back To Top