Inilah Seragam Sekolah Resmi SD SMP SMA SMK

Seragam Sekolah Resmi SD SMP SMA SMK || Dengan pertimbangan bahwa dalam rangka memperkuat jati diri bangsa, di sekolah diperlukan pembinaan dan pengembangan kesiswaan untuk menciptakan suasana dan tata kehidupan satuan pendidikan yang baik dan sehat, sehingga menjamin kelancaran proses belajar mengajar. Salah satu upaya dan bentuk penciptaan kondisi dalam rangka memperkuat jati diri bangsa, perlu diatur pakaian seragam sekolah guna meningkatkan citra satuan pendidikan serta meningkatkan persatuan dan kesatuan di kalangan peserta didik.

Realilsasi dari pertimbangan tersebut, kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang dimaksud adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/SMKLB) baik negeri maupun swasta.

Pakaian Seragam Sekolah SD, SMP dan SMA/SMK terdiri dari Pakaian Seragam Nasional, Pakaian Seragam Kepramukaan, Pakaian Seragam Khas Sekolah, Pakaian Seragam Khas Muslimah. Pakaian Seragam Sekolah tersebut dilengkapi dengan Atribut. Namun dalam Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tidak membahas Pakaian Seragam Kepramukaan dan untuk hal ini mengacu kepada Ketentuan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Pakaian seragam nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah, yang jenis, model, dan warnanya sama berlaku secara nasional.




Pakaian seragam khas sekolah adalah pakaian seragam bercirikan karakteristik sekolah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu, dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap sekolahnya.

Pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis, model, dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah.

Atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah terdiri dari badge organisasi kesiswaan, badge merah putih, badge nama peserta didik, badge nama sekolah dan nama kabupaten/kota.

Demikian sajian informasi mengenai Seragam Sekolah Resmi SD SMP SMA SMK yang dapat disajikan. Semoga Bermanfaat !!!

Konsep Dasar Sistem Zonasi dalam PPDB

Konsep Dasar Sistem Zonasi dalam PPDB || Kata ZONASI menjadi sangat populer sejak tahun pelajaran 2016/2017 dan kian meroket sekitar pertengahan bulan Juni di mana waktu tersebut adalah rentang Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB terutama di SMP dan SMA. Banyak hal yang menjadikan semakin trend-nya istilah Zonasi dalam PPDB. Salah satu di antara sekian penyebab adalah bahwa Sistem Zonasi merupakan Kebijakan Baru. Ditambah pula bahwa kebijakan baru ini sangat minim sosialisai, karena sosialisasi yang dilakukan selama ini hanya terhadap pihak yang menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan kepada masyarakat umum sangat minim dilakukan, padahal yang paling banyak bersentuhan dengan sistem zonasi dengan berbagai dampaknya adalah masyarakat sebagai orang tua dari calon peserta didik yang akan didaftarkan. Karena minimnya sosialisasi, pemahaman masyarakat nyaris nol terhadap sistem zonasi dan mendapatkan kekagetan yang luar biasa pada saat berkepentingan mendaftarkan anaknya ke sekolah yang menjadi tujuannya yaitu sekolah pavorit atau sekolah unggulan berdasarkan stigma masyarakat saat ini.

Konsep Sistem Zonasi dilatarbelakangi oleh kondisi dan dampak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lama yang berbasis Ujian Nasional (UN) adalah sebagai berikut:
Dampak Bagi Tata Kelola Sekolah:
  1. Jumlah sekolah tidak bertambah
  2. Jumlah sekolah yang favorit tetap
  3. Tidak tercapainya pemerataan sarpras pada sekolah negeri
  4. Tidak tercapainya pemerataan jumlah dan kualitas guru
  5. Intervensi pemerintah pusat dan daerah
  6. USBN/UN sebagai hal yang sakral (banyak kecurangan)
  7. Jual beli bangku
  8. Pungutan liar (titipan-titipan oknum penguasa)
Dampak Bagi Siswa:
  1. Siswa menempuh perjalanan jauh/tinggal terpisah dr orangtua
  2. Penekanan “kompetisi” pd siswa (eksklusivitas anak dg UN tinggi)
  3. Ketidakadilan bagi anak yang tidak mampu
  4. Cap anak bodoh dan pintar hanya berdasarkan nilai UN (diskriminatif)
  5. Guru kurang termotivasi untuk meningkatkan kompetensi diri
  6. Suburnya praktik jual beli kursi & pungli
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan berkeinginan mengubah sistem PPDB berbasis UN menjadi berbasis Zonasi dengan tujuan sebagai berikut:
  1. Mendekatkan siswa dengan lingkungan sekolah
  2. Peningkatan akses pendidikan
  3. Kondisi kelas yang heterogen mendorong siswa untuk bekerja sama
  4. Peningkatan kapasitas guru
  5. Mendukung pelaksanaan SPM dan PPK
  6. Sejalan dengan kebijakan masuk PTN (SNMPTN atau SBMPTN)
  7. Menghilangkan praktik jual beli kursi dan pungli
  8. Sesuai  ketentuan Keterbukaan Informasi Publik, bahwa ketentuan nilai dikecualikan untuk dipublikasi secara transparan.
  9. Alat ukur intervensi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
Dalam jangka panjang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengharapkan sebuah iklim dan kondisi akan tercipta seperti berikut ini:
  1. Seluruh Sekolah Negeri mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal menerima siswa dengan kompetensi yang beragam (heterogen).
  2. Guru di Sekolah Negeri mendapatkan tantangan yang sama dalam mengelola kompetensi siswa yang beragam agar seluruh siswa dapat menjadi unggul.
  3. ‘Sekolah Bermutu’ dapat dilihat secara objektif melalui inputan yang heterogen dan lulusan yang memiliki nilai yang baik karena proses pembelajaran yang dilaksanakan di Sekolah.
Sebagai pelengkap referensi untuk memahami konsep dasar Sistem Zonasi, berikut dilampirkan Materi Sosialisasi PPDB 2019 berdasarkan Permendikbud No. 51 Tahun 2018. [download di sini]

Demikian sajian informasi mengenai Konsep Dasar Sistem Zonasi dalam PPDB yang dapat disajikan. Semoga Bermanfaat !!!

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Zonasi dalam PPDB

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Zonasi dalam PPDB || Sejak tahun pelajaran 2016/2017 dengan berbagai perubahan yang menurut versi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah penyempurnaan, Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerapkan Sistem Sonasi. Sebagaimana telah diketahui bahwa sistem zonasi merupakan sitem yang dibangun pemerintah agar penerimaan calon siswa baru tidak menekankan pada nilai saja. Sistem zonasi lebih menekankan pada jarak atau radius antara rumah calon peserta didik dengan sekolah.

Dasar aturan sistem zonasi terakhir adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbut) Nomor 20 Tahun 2019 yang merevisi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, yang memuat tiga hal pokok:
  1. Jalur Zonasi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Sekolah;
  2. Jalur Prestasi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah;
  3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
Terlepas dari maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, penerapan kebijakan zonasi ini ternyata menimbulkan pro dan kontra. Ada yang menilai positif, tapi ada juga yang mengkritisinya. Berikut rangkuman tentang kelebihan dan kekurangan sistem zonasi PPDB;

  1. Adanya  Pemerataan dan Penyebaran siswa yang berprestasi di masing-masing sekolah dapat terpantau dengan baik.  Penyebaran siswa yang pintar kini tidak lagi hanya terpusat di sekolah-sekolah favorit, melainkan lebih merata ke semua sekolah.
  2. Adanya Persaingan sehat  antar Sekolah  dimasing-masing domisili siswa. Sistem zonasi ini tentunya akan berimbas terhadap kesiapan masing-masing sekolah untuk berupaya meningkatkan kualitas, baik dari sisi prasarana, dan juga kualitas tenaga pengajar. Akibatnya, sekolah-sekolah lain yang dulu tidak difavoritkan harus berupaya meningkatkan kualitas, baik dari sisi sarana prasarana, juga dari sisi kualitas tenaga pengajar.
  3. Sekolah Swasta Dapat Mengambil  Berkah Menampung Siswa Yang tidak lolos Seleksi PPDB online. Kuota yang terbatas dan di tentukan oleh Dinas Pendidikan, sehingga sekolah tidak lagi  leluasa menargetkan penerimaan siswa barunya.  jumlah pendaftar yang banyak, tentunya tidak menjamin akan semua pendaftar dapat diterima. Bagi siswa yang tidak masuk dalam kouta sekolah negeri, maka secara otomatis mereka akan masuk sekolah swasta. Inilah peluang yang menjadikan sekolah swasta dapat mengambil berkah dari sistem zonasi ini.  Hal ini juga akan memicu semangat untuk berbenah diri bagi sekolah swasta untuk menawarkan kualitas mutu sekolahnya bagi para siswa yang tidak lulus dalam penjaringan PPDB online.
Kekurangan Sistem Zonasi;
  1. Jarak rumah ke sekolah mengalahkan capaian prestasi akademik dan non akademik calon peserta didik dalam persaingan merebut kursi siswa di kelas awal sekolah yang dituju. Hal tersebut menimbulkan kesan pada siswa bahwa sekarang prestasi tidak dihargai dan akan sangat berdampak terhadap motivasi belajar.
  2. Menyebabkan kelompok siswa dalam satu kelas akan sangat heterogen dari sisi kemampuan sehingga kesenjangan kemampuan siswa menjadi sangat lebar. Hal tersebut berdampak pada kesulitan guru dalam mengelola pembelajaran secara klasikal. Dampak lain akan dirasakan oleh siswa yang memiliki kecepatan tinggi, mereka akan merasakan jenuh dan banyak mendapatkan kepenasaran intelektual.
  3. Apapun mau dikata, fakta bahwa tidak setiap sekolah memiliki kondisi dan capaian Standar Nasional Pendidikan yang sama. Akan tetapi kini sekolah dihadapkan kepada tuntutan untuk menghapus stigma Sekolah Pavorit. Pemerintah Daerah harus bekerja keras melakukan upaya pemerataan 8 Standar Nasional Pendidikan untuk dicapai oleh semua sekolah dengan tingkat yang relatif sama. Kasarnya, Sekolah Unggul harus turun dan Sekolah Biasa harus naik, hal tersebut tidak akan bisa dipungkiri.
Demikian sajian informasi mengenai Kelebihan dan Kekurangan Sistem Zonasi dalam PPDB. Semoga Bermanfaat !!!

Mendikbud Revisi Sistem Zonasi PPDB 2019

Mendikbud Revisi Sistem Zonasi PPDB 2019 || Akhirnya, Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof. Muhadjir Effendi menerbitkan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. Informasi tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019. Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2019, Pendaftaran Peserta Didik Baru dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang menyatakan bahwa:

  1. Jalur Zonasi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah;
  2. Jalur Prestasi paling banyak 5% (lima persen) di luar zonasi dari daya tamping Sekolah; dan
  3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah,
Mengingat kondisi beberapa daerah yang belum dapat melaksanakan secara optimal, maka dilakukan Revisi PPDB 2019 dengan ketentuan persentase sebagai berikut:

  1. Jalur Zonasi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Sekolah;
  2. Jalur Prestasi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah;
  3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
Kemendikbud melakukan perubahan ketentuan tersebut melalui Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dengan menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatas, serta kami mengimbau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang perlu melakukan penyesuaian agar dapat melaksanakan ketentuan tersebut.

Download Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 - [klik di sini]

Demikian sajian informasi mengenai Revisi Sistem Zonasi PPDB 2019 yang dapaat disajikan. Semoga Bermanfaat !!!

Download Juknis PPDB RA dan Madrasah 2019

Juknis PPDB RA dan Madrasah 2019 || Dalam mengawali tahun pelajaran 2019/2020 yang dimulai dengan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru, Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi RA dan Madrasah dalam naungan Kementerian Agama Tahun 2019 ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 631 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaa Peserta Didik Baru Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Tahun Pelajaran 2019/2020.

Waktu pelaksanaan PPDB RA dan Madrasah, sebagaimana dalam juknis, akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juli 2019. Proses PPDB dapat diselenggarakan secara daring (online) maupun luring (tidak online) dengan berprinsip pada asal obyektifitas, transparansi, akuntabilitas, tidak diskriminatif, dan kompetitif.

Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Umum berciri khas Agama, Pendidikan Agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan yang juga merupakan salah satu Misi Kementerian Agama Republik Indonesia.

Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan layanan pendidikan guna memenuhi hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkeadilan dengan menerapkan asas objektif, akuntable, transparan dan tanpa dikriminatif sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang bermutu.

Untuk Download Juknis PPDB RA dan Madrasah Tahun Pelajaran 2019-2020 – [klik di sini]

Demikian sajian informasi mengenai Juknis PPDB RA dan Madrasah 2019 yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga Bermanfaat !!!
Back To Top