Mengetahui Jenis Pakaian Dinas PNS / ASN

Mengetahui Jenis Pakaian Dinas PNS / ASN || Pakaian Dinas menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas. Penggunaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Aparatur Sipil Negara (ASN) kini diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 yang merupakan Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.


Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri terdiri dari:
  1. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari: 1) PDH Warna khaki; 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan 3) PDH batik.
  2. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
  3. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; dan
  4. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.
Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari:
  1. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari: 1) PDH Warna khaki; 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;dan 3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
  2. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
  3. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
  4. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan
  5. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.
Baca Juga; Tanda Pangkat PNS/ASN - [klik di sini]

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari:
  1. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari: 1) PDH Warna khaki; 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;dan 3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
  2. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
  3. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
  4. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
  5. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
  6. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
  7. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
Khusus pada hari kamis, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 025/4660/SD Tanggal 12 Juni 2019 bahwa PNS / ASN di lingkungan Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menggunakan Pakaian Atas dan Bawah Warna Hitam.

Demikian sajian informasi mengenai Pakaian Dinas PNS / ASN yang dapat disajikan. Semoga Bermanfaat !!!

Mengenal Tanda Pangkat PNS / ASN Terbaru

Mengenal Tanda Pangkat PNS/ASN Terbaru || Dahulu, tanda pangkat identik dengan TNI dan POLRI, meskipun ada beberapa beberapa instansi sipil ternyata sudah lama menggunakannya seperti Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian Perhubungan, Polisi Pamong Praja dan beberapa instansi lainnya. Akan tetapi, kini sejak tahun 2019 penggunaan tanda pangkat merebak diterapkan untuk seluruh PNS dari Pemerintah Pusat, Provinsi hingga Kabupaten Kota. Berikut akan dibahas Tanda Pangkat PNS / ASN Terbaru beserta contohnya.

Tanda Pangkat diletakkan pada sebuah Papan Pangkat yang dibedakan berdasarkan posisi dan jabatan kepegawaian PNS yang bersangkutan.


Dari warna List Border dapat dibedakan posisi dan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada instansi sesuai dengan logo instansi yang diletakkan pada bagian atas.

Tanda Pangkat pada setiap golongan tidak ada bedanya antara Jabatan Eselon, Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana maupun Jabatan Fungsional Tertentu. Yang membedakan hanyalah warna list bordernya saja. Berikut disajikan Tanda Pangkat PNS / ASN dari mulai Golongan I A sampai dengan Golongan IV E dengan contoh Pangkat PNS pada Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana.

Tanda Pangkat PNS Golongan I:
  • Lis border benang warna Khaki;
  • Lambang Instansi warna Emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
  • Bahan dasar warna Khaki;
  • Palang terbuat dari logam berwana Perunggu dengan lebar palang 0,5 cm.
 

Tanda Pangkat PNS Golongan II:
  • Lis border benang warna Khaki;
  • Lambang Instansi warna Emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
  • Bahan dasar warna Khaki;
  • Palang terbuat dari logam berwana Perak dengan lebar palang 0,5 cm.
 

Tanda Pangkat PNS Golongan III;
  • Lis border benang warna Khaki;
  • Lambang Instansi warna Emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
  • Bahan dasar warna khaki;
  • Palang terbuat dari logam berwana Emas dengan lebar palang 0,5 cm (untuk Golongan III/a, Golongan III/b, dan Golongan III/c) atau bunga terbuat dari logam berwarna Emas dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga   0,5 cm (untuk Golongan III/d).
 

Tanda Pangkat PNS Golongan IV;
  • Lis border benang warna Khaki;
  • Lambang Instansi warna Emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
  • Bahan dasar warna Khaki;
  • Bunga terbuat dari logam berwarna Emas dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm (untuk Golongan IV/a dan Golongan IV/b) atau Bintang Asthabrata (segi 8) berwarna Emas terbuat dari logam dengan diameter 1,5 cm (bagi Golongan IV/c, IV/d dan IV/e).
 
 
Baca Juga; Pakaian Dinas PNS / ASN - [klik di sini]

Demikian sajian informasi mengenai Tanda Pangkat PNS / ASN Terbaru yang dapat disajikan. Semoga Bermanfaat !!!

Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN || Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Berikut disajikan beberapa hal penting dalam Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019:

Dalam pasal 1 angka 12,13 dan 14 bahwa yang yang dimaksud dengan:
  1. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.
  2. Standar Profesionalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.
  3. Instrumen Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah bahan, alat, dan cara yang akan digunakan untuk mendapatkan data indeks professional berupa identitas pegawai, dimensi, dan deskripsi indikator berikut tata cara pengisiannya.
Maksud dan tujuan Peraturan ini di jelaskan dalam pasal 2 ayat 1 dan 2:
  1. Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan instansi masing-masing. 
  2. Peraturan Badan ini bertujuan agar terdapat standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.
Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menghasilkan peta tingkat Profesionalitas ASN berdasarkan standar Profesionalitas tertentu yang bermanfaat paling sedikit bagi 3 (tiga) pihak meliputi:
  1. Manfaat bagi Pegawai ASN; dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN.
  2. Manfaat bagi Instansi Pemerintah; dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional.
  3. Manfaat bagi Masyarakat; dapat digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.
Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
  1. Koheren; Kriteria yang digunakan sebagai standar Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bersumber dari sistem merit.
  2. Kelayakan; Standar Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan data objektif atau data riil yang melekat secara individual pada setiap pegawai ASN.
  3. Akuntabel; Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat dipertanggungjawabkan tingkat kredibilitasnya.
  4. Dapat ditiru; Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat ditiru dan dibandingkan sesuai periode waktu dan lokus pengukurannya.
  5. Multi-Dimensional; Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari beberapa dimensi.
DOWNLOAD; Peraturan BKN No. 8 Tahun2019 - [klik di sini]

Demikian sajian informasi mengenai Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang dapat disampaikan. Semoga Bermanfaat !!!

Poin Penting PP 30 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS

Poin Penting PP 30 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS || Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah atau disingkat PP No. 30Tahun 2019 pada tanggal 26 April 2019. Peraturan Pemerintah ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penilaian Kinerja PNS.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Sistem Manajemen Penilaian Kinerja PNS adalah suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan kinerja; pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja; penilaian kinerja; tindak lanjut; dan sistem informasi kinerja.

Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
                                                                                                                
Berikut beberapa point penting dalam PP 30 2019:

Pasal 2 - Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.

Pasal 3 - Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

Pasal 4 - Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip
a. objektif;
b. terukur;
c. akuntabel;
d. partisipatif; dan
e. transparan.

Pasal 5 - Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja PNS.

Pasal 6 - dijelaskan beberapa hal:

(1) Sistem Manajemen Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
      a. perencanaan kinerja;
      b. pelaksanaan, Pemantauan Kinerja, dan pembinaan kinerja;
      c. penilaian kinerja;
      d. tindak lanjut; dan
      e. Sistem Informasi Kinerja PNS.

2) Instansi Pemerintah yang akan / sedang membangun Sistem Manajemen Kinerja PNS selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dilaksanakan dengan Keputusan Menteri.

(3) Instansi Pemerintah yang telah membangun Sistem Manajemen Kinerja PNS selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan evaluasi bersama dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7 - menjelaskan bahwa Setiap Instansi Pemerintah harus menerapkan Sistem Manajemen Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Selanjutnya Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen Kinerja PNS pada Instansi Pemerintah masing-masing yang menjadi tanggung jawabnya.

Download; PP Nomor 30 Tahun 2019 - [klik di sini]

Demikian sajian informasi mengenai Poin Penting PP 30 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS yang dapat disampaikan. Semoga Bermanfaat !!!

Pendaftaran Sekolah / Pendidikan Kedinasan Tahun 2019

Pendaftaran Sekolah / Pendidikan Kedinasan Tahun 2019 || Pada tahun 2019 ini, pemerintah kembali membuka penerimaan calon siswa-siswi / taruna-taruni pada lembaga pendidikan / sekolah / perguruan tinggi kedinasan sebagai salah satu jalur seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Seperti tahun lalu, ada 19 perguruan tinggi kedinasan yang tersebar di 8 kementerian / lembaga yang membuka kesempatan bagi generasi muda yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi. Untuk tahun 2019, dibuka 9.176 kursi / formasi calon siswa-siswi / taruna-taruni.

Kedelapan Kementrian / Lembaga yang membuka penerimaan calon siswa-siswi / taruna-taruni pada lembaga pendidikan / sekolah / perguruan tinggi kedinasan tahun 2019 adalah sebagai berikut:
  1. Kementerian Keuangan (PKN STAN) 3.000 formasi.
  2. Kementerian Dalam Negeri (IPDN) sebanyak 1.700 formasi.
  3. Badan Siber dan Sandi Negara (STSN) 100 formasi.
  4. Kementerian Hukum dan HAM (Poltekip dan Poltekim) 600 formasi.
  5. Badan Intelijen Negara (STIN) 250 formasi.
  6. Badan Pusat Statistik (Politeknik Statistika STIS) 600 formasi.
  7. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG) 250 formasi.
  8. Kementerian Perhubungan dengan 11 Sekolah Tinggi, Poltek, dan Akademi yang membuka 2.676 formasi.
Seperti tercantum dalam pengumuman nomor: B/393/S.SM.01.00/2019, yang ditandatangani Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pendaftaran sekolah / pendidikan kedinasan dilakukan secara online melalui portal https://sscasn.bkn.go.id. Adapun waktu pendaftaran pada tanggal 9-30 April 2019.

Pelamar hanya diperbolehkan melakukan pendaftaran pada satu program studi yang di pilih di perguruan tinggi kedinasan. Kalau mendaftar lebih dari satu, otomatis akan gugur.

Penerimaan sekolah / pendidikan kedinasan akan melalui beberapa tahapan sebagai proses seleksi. Setelah berhasil melakukan pendaftaran, akan dilakukan seleksi administrasi. Bagi yang lolos berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Calon Mahasiswa yang dinyatakan lolos dalam SKD, tahapan seleksi lainnya diatur oleh masing-masing kementerian/lembaga.

Demikian sajian informasi mengenai Penerimaan Calon Mahasiswa-Mahasiswi / Taruna-Taruni Pendidikan Kedinasan Tahun 2019 yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga Bermanfaat !!!
Back To Top